Nurse paviliun Center

Nurse Paviliun Center adalah tempat perawat berjaga dan siap melayani pasien.

PAVILIUN

RS Era Medika Telah membuka pelayanan Rawat Inap Paviliun yang nyaman dan terjangkau.

INSTALASI GAWAT DARURAT BERSTANDAR NASIONAL

RS Era Medika berusaha untuk memberikan pelayanan Gawat Darurat yang berstandard Nasional.

Cafetaria

Dilengkapi dengan Cafetaria yang nyaman diharapkan pasien dan keluarga pasien merasa puas.

Memberikan Pelayanan yang Terjangkau dan Berkualitas

RS Era Medika berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas dan Terjangkau dengan turut serta memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien Peserta BPJS Kesehatan.

Jumat, 23 Desember 2011

Moratorium CPNS Diperpanjang Hingga 2013

JAKARTA--Ini kabar buruk bagi yang bercita-cita menjadi PNS. Pemerintah akan memperpanjang masa penghentian sementara alias moratorium penerimaan CPNS hingga 2013. Semula, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB)  yang diteken mendagri, menpan-RB, dan menkeu pada 24 Agustus 2011, moratorium CPNS berlaku hingga Desember 2012.

Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho menjelaskan, jika ada daerah yang kekurangan PNS, maka bisa diambilkan dari daerah lain yang kelebihan pegawai dengan mekanisme mutasi antardaerah.

"Kalau daerah yang kelebihan pegawai masih bisa memutasi pegawai ke daerah yang kurang, otomatis tidak perlu ada penerimaan CPNS lagi kan?" ujar Ramli Naibaho yang ditemui usai workshop bertema reformasi birokrasi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (20/12).

Ramli memastikan moatorium CPNS akan diperpanjang hingga 2013 bila dari hasil analisis jabatan kebutuhan pegawai secara nasional sudah mencukupi. Jika secara nasional sudah mencukupi, maka kebijakan distribusi pegawai antarderah yang akan dilakukan. Dengan kata lain, tak perlu merekrut CPNS yang baru.

Meski demikian, dalam masa pemberlakuan moratorium  tidak ada larangan bagi instansi pusat dan daerah untuk menerima pegawai khusus untuk jabatan tertentu serta mendesak. Sebut saja dokter, guru mata pelajaran tertentu, navigasi, pertambangan, dan lainnya. Namun, tambah Ramli, harus tetap berdasarkan laporan Anjab.

"Mengapa harus ada Anjab dan pemetaan jabatan/beban kerja, biar kita bisa tahu kalau instansinya benar-benar kekurangan pegawai. Kalau kelebihan buat apa buka penerimaan lagi. Bila kurang harus melihat lagi posisi belanja pegawainya. Di atas 50 persen tidak bisa menerima pegawai lagi," tandasnya.

Data Kemenpan-RB menyebutkan, sebanyak 297 daerah belanja pegawainya di APBD-nya sudah di atas 50 persen. Kalau dipaksakan tetap menerima pegawai, kata Ramli, akan terjadi kebangkrutan.

"Sebenarnya sudah banyak daerah yang bangkrut karena tersita belanja pegawai. Tapi karena pemerintah, meski sudah megap-megap, tetap disuntikkan dana. Nah ini yang kita ubah agar PNS tidak lagi menjadi beban negara tapi justru memberikan income bagi negara maupun daerah," ujarnya.

Kemenpan-RB di bawah kepemimpinan Azwar Abubakar memang konsisten dengan upaya memperkteta persyaratan penerimaan CPNS. Selain harus melakukan penataan organisasi, setiap instansi harus mengajukan usulan kebutuhan yang dilengkapi analisis jabatan dan beban kerja. Selain itu harus ada juga peta jabatan dan beban kerja.

Tak cukup sampai di situ, bila semuanya sudah terpenuhi, Kemenpan-RB akan meminta pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dibahas bersama tim khusus reformasi birokrasi. Yang inti pembahasannya adalah mempertimbangkan apakah instansi bersangkutan bisa mendapatkan kuota atau tidak.

"Kalau tim ragu dan tidak percaya dengan data tersebut, maka tim akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi," ucap Ramli. (esy/jpnn)

Wapres : Biaya Kesehatan Mahal

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengaku pemerintah terus berusaha agar biaya kesehatan tidak melambung tinggi. Salah satunya dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan bisa meringankan beban masyarakat, terutama lanjut usia (lansia).

"Maaf untuk Ibu Menkes, akhir-akhir ini memang biaya kesehatan itu makin mahal. Itulah yang seringkali dihadapi lansia, terlebih lagi jika biaya kesehatan menjadi tanggungan sendiri," ujar Boediono sambil memandang Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Sri Rahayu Sedyaningsih dari podium saat peringatan Hari Lanjut Usia (Lansia) Internasional di Gedung II Kantor Wapres jalan Merdeka Selatan Jakarta kemarin.

Oleh karena itu, kata Boediono, pemerintah kini tengah menggodok Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang pelaksanaannya paling lambat 2012, sebagai upaya memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. "BPJS merupakan upaya besar yang direncanakan dengan baik agar dapat mencapai sasaran. Inilah yang patut bagi negara yang beradab yaitu untuk memiliki jaminan sosial," ujar Wapres.

Menurut Wapres, masa muda adalah waktu untuk mencapai hidup sukses, puncak karir dan berbagai ambisi lainnya. Tetapi ketika menjelang masa tua atau sering disebut menjelang masa kematian, bukanlah saat yang tepat untuk menimbun harta, ambisi merebut kekuasaan atau menjadi tenar. "Menjelang masa tua bukan mencari cara hidup yang terbaik, tetapi mencari cara mati yang terbaik," ungkapnya.

Wapres menyampaikan bahwa filsafat hidup seseorang akan berubah seiring dengan bertambahnya umur dan bukan menjadi suatu masalah bagi lansia, karena pada akhirnya seseorang akan mencapai titik akhir kehidupannya. "Lansia hanya ada dalam pikiran. Usia boleh tua, tapi kita ingin untuk terus berguna bagi tanah air," ujar Wapres.

Oleh karena itu ketika Presiden melimpahkan tugasnya kepada Wapres untuk memperingati hari lansia internasional, Wapres menerima dengan senang hati. "Karena Wapresnya juga lansia," ujar Wapres yang saat ini berusia 68 tahun dengan disambut gelak tawa hadirin.

Boediono berharap agar lansia yang sehat bisa tetap produktif memberi input melalui kegiatan dari gerakan nasional peduli. Pemerintah juga berupaya membantu para lansia yang jumlahnya semakin banyak agar terus produktif, antara lain dengan memanfaatkan pengalaman dan keunggulan khusus sewaktu aktif. "Seperti membantu bidang pendidikan di daerah-daerah tertentu," tegasnya.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, menambahkan, penduduk lanjut usia berjumlah 23,9 juta orang dan 10 persen dari populasi tersebut terlantar. Definisi lanjut usia (lansia) di Indonesia adalah jika seseorang telah memasuki usia 60 tahun. "Namun banyak para lansia yang tidak mau disebut sebagai warga tak berguna. "Jangan sampai kesempatan membaktikan diri dibatasi atau dilarang semata-mata karena usia telah 60 tahun atau lebih," cetusnya.

Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Haryono Suyono menuturkan, bahwa pada tahun 1970 penduduk lanjut usia baru mencapai 2 juta. Namun pada sensus penduduk 2010 jumlah penduduk usia lanjut terus meningkat hingga mencapai 20 juta. "Dalam 40 tahun berkembang dari 2 juta menjadi 20 juta orang, atau meningkat sebanyak 10 kali lipat," tambahnya.

Menurut Haryono, peningkatan penduduk usia lansia ini melaju lebih cepat dibandingkan laju pertambahan penduduk secara nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan kesehatan mereka. "Dari 20 juta penduduk lansia tersebut, yang sangat memerlukan bantuan berjumlah sekitar 20 persen. Sekitar 80 persen masih siap bekerja produktif," jelasnya. (wir)

Wapres : Biaya Kesehatan Mahal


JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengaku pemerintah terus berusaha agar biaya kesehatan tidak melambung tinggi. Salah satunya dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan bisa meringankan beban masyarakat, terutama lanjut usia (lansia).

"Maaf untuk Ibu Menkes, akhir-akhir ini memang biaya kesehatan itu makin mahal. Itulah yang seringkali dihadapi lansia, terlebih lagi jika biaya kesehatan menjadi tanggungan sendiri," ujar Boediono sambil memandang Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Sri Rahayu Sedyaningsih dari podium saat peringatan Hari Lanjut Usia (Lansia) Internasional di Gedung II Kantor Wapres jalan Merdeka Selatan Jakarta kemarin.

Oleh karena itu, kata Boediono, pemerintah kini tengah menggodok Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang pelaksanaannya paling lambat 2012, sebagai upaya memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. "BPJS merupakan upaya besar yang direncanakan dengan baik agar dapat mencapai sasaran. Inilah yang patut bagi negara yang beradab yaitu untuk memiliki jaminan sosial," ujar Wapres.

Menurut Wapres, masa muda adalah waktu untuk mencapai hidup sukses, puncak karir dan berbagai ambisi lainnya. Tetapi ketika menjelang masa tua atau sering disebut menjelang masa kematian, bukanlah saat yang tepat untuk menimbun harta, ambisi merebut kekuasaan atau menjadi tenar. "Menjelang masa tua bukan mencari cara hidup yang terbaik, tetapi mencari cara mati yang terbaik," ungkapnya.

Wapres menyampaikan bahwa filsafat hidup seseorang akan berubah seiring dengan bertambahnya umur dan bukan menjadi suatu masalah bagi lansia, karena pada akhirnya seseorang akan mencapai titik akhir kehidupannya. "Lansia hanya ada dalam pikiran. Usia boleh tua, tapi kita ingin untuk terus berguna bagi tanah air," ujar Wapres.

Oleh karena itu ketika Presiden melimpahkan tugasnya kepada Wapres untuk memperingati hari lansia internasional, Wapres menerima dengan senang hati. "Karena Wapresnya juga lansia," ujar Wapres yang saat ini berusia 68 tahun dengan disambut gelak tawa hadirin.

Boediono berharap agar lansia yang sehat bisa tetap produktif memberi input melalui kegiatan dari gerakan nasional peduli. Pemerintah juga berupaya membantu para lansia yang jumlahnya semakin banyak agar terus produktif, antara lain dengan memanfaatkan pengalaman dan keunggulan khusus sewaktu aktif. "Seperti membantu bidang pendidikan di daerah-daerah tertentu," tegasnya.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, menambahkan, penduduk lanjut usia berjumlah 23,9 juta orang dan 10 persen dari populasi tersebut terlantar. Definisi lanjut usia (lansia) di Indonesia adalah jika seseorang telah memasuki usia 60 tahun. "Namun banyak para lansia yang tidak mau disebut sebagai warga tak berguna. "Jangan sampai kesempatan membaktikan diri dibatasi atau dilarang semata-mata karena usia telah 60 tahun atau lebih," cetusnya.

Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Haryono Suyono menuturkan, bahwa pada tahun 1970 penduduk lanjut usia baru mencapai 2 juta. Namun pada sensus penduduk 2010 jumlah penduduk usia lanjut terus meningkat hingga mencapai 20 juta. "Dalam 40 tahun berkembang dari 2 juta menjadi 20 juta orang, atau meningkat sebanyak 10 kali lipat," tambahnya.

Menurut Haryono, peningkatan penduduk usia lansia ini melaju lebih cepat dibandingkan laju pertambahan penduduk secara nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan kesehatan mereka. "Dari 20 juta penduduk lansia tersebut, yang sangat memerlukan bantuan berjumlah sekitar 20 persen. Sekitar 80 persen masih siap bekerja produktif," jelasnya. (wir)

Selasa, 11 Oktober 2011

Gagalnya Imunisasi Pemicu Wabah Difteri di Jatim

JAKARTA--MICOM: Kementerian Kesehatan menduga kemungkinan ada 4 faktor yang menyebabkan wabah penyakit difteri di Jawa Timur.

Faktor itu adalah, karena cakupan imunisasi gagal mencapai target, imunisasi tidak merata di seluruh wilayah, imunisasi gagal membentuk antibodi secara maksimal pada anak dan terdapat kantong-kantong endemis difteri yang gagal penuhi target imunisasi.

"Fakto-faktor itu bisa jadi yang menjadi penyebab utama merebaknya outbreak difteri di Jawa Timur," kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes Tjandra Yoga Aditama dalam perbincangan dengan Media Indonesia, Senin (10/10).

Sebagaimana diketahui, penularan difteri sejatinya dapat dicegah dengan pemberlakuan program imunisasi. Pemberian vaksin DPT (difteri, tetanus dan polio) dapat memberikan kekebalan anak-anak dari penyakit tersebut. Vaksinasi DPT sendiri masuk dalam kebijakan program imunisasi wajib yang diberikan pemerintah.

Tjandra mengatakan, agar hasilnya optimal, syaratnya paket vaksin DPT yang diberikan minimal harus menjangkau 90-100% sasaran cakupan, khususnya pada kantong-kantong difentri.

Ditambahkan, respons tubuh balita terhadap vaksin dalam membentuk antibodi (kekebalan) terhadap corynebacterium diphtheriae-bakteri penyebab difteri juga berbeda-beda.

Selain reaksi tubuh anak terhadap vaksin berpengaruh pada jadi atau tidaknya kekebalan terbentu, faktor ketepatan waktu pemberian imunisasi yang tepat juga berpengaruh pada faktor pembentukan antibodi.

Varibel lain, seperti mobilitas penduduk dari wilayah kantong endemis difetri, kata Tjandra, bisa menjadi penyebab lain timbulnya wabah di Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, dirinya membantah berita yang mengatakan bahwa dalam 10 bulan terakhir, difteri telah menewaskan 328 anak usia 1-10 tahun di Jawa Timur. ”Yang 300-an anak itu bukan yang meninggal, tetapi yang terjangkit,” tegas Tjandra.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Jawa Timur, hingga saat ini penyakit difteri telah menyebabkan 11 anak meninggal di wilayah tersebut.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, akibat wabah difteri yang merajalela, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menetapkan kejadian luar biasa (KLB) difteri di seluruh Jatim.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi akan menggelar vaksinasi massal di beberapa daerah persebaran difteri, terutama di 11 kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Blitar, Gresik, dan Banyuwangi. (Tlc/OL-3)